Pertama, PDI Perjuangan adalah partai yang sangat fleksible. Sejak kekalahan oleh Poros Tengah dan Pilpres langsung melawan SBY, justru PDI Perjuangan yang paling banyak berbenah. Hingga kini, semua partai politik yang punya kursi di parlemen, hampir pasti mencalonkan Ketua Umum mereka sebagai Calon Presiden (Capres) dan atau Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sementara PDI Perjuangan telah terbukti mencapreskan Jokowi, sosok kader partai biasa, bukan Ketua Umum, bukan pengurus Pusat Partai.
Artinya, tak ada yang tabu bagi PDI Perjuangan untuk mencapreskan non ‘orang pusat’. Ketidaktabuan ini juga menyiratkan banyaknya alternatif pilihan bagi PDI Perjuangan. Setidaknya bisa dibaca demikian. Juga bukan hal tabu ketika Hasto Kristiyanto memecahkan rekor dengan kembali terpilih sebagai Sekjen partai Banteng tersebut.
Kedua, PDI Perjuangan hampir pasti menentukan calonnya di saat paling akhir, last minute. Kebiasaan ini oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai langkah terlambat, sementara calon lain mulai tekan tombol start, PDI Perjuangan bahkan belum menentukan pilihan. Di sisi lain, langkah ini justru strategis, tidak terburu-buru, sambil terus mengamati dialektika lapangan dengan lebih cermat.
Ketika akhir November 2012, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis 36 nama Capres di Manggala Wanabakti, Jakarta, nama Jokowi masuk di ujung riset. Pada rilis yang menjadi buah bibir, bahkan SBY pun mendiskusikannya secara terbuka itu, berderet politisi ‘pusat’, baik jabatan struktural kepartaian di tingkat pusat maupun mereka yang malang melintang di pusat kekuasaan, Jakarta.
Jokowi terbilang sebagai orang baru, jika disandingkan dengan 35 nama lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.
Komentar