oleh

Jenazah Diambil paksa akibat diskriminasi Kebijakan

KUPANG – Kasus pengambilan paksa jenazah Covid – 19 di rumah sakit beberapa waktu yang lalu menyita perhatian masyarakat. Kondisi tersebut mengundang pro dan kontra dengan berbagai opini yang berkembang.

Mengomentari hal tersebut, Theodora Ewalde Taek, anggota DPRD kota Kupang fraksi PKB menyatakan kepada kupangterkini.com Jumat (23/7/21) bahwa, kejadian tersebut sangat viral. “Apapun alasannya, saya sebagai wakil rakyat tidak membenarkan hal tersebut, artinya kita tahu betul Covid – 19 ini sudah masuk varian baru, maka mari kita bersama – sama berpartisipasi memutus rantai penyebaran virus ini,” himbaunya.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa, jenazah yang diambil paksa tersebut merupakan pemandangan yang tidak elok. “Walaupun kita memiliki hak penuh terhadap jenazah orang yang meninggal namun ingat bahwa kita hidup dalam negara yang punya aturan,” ujarnya.

Menurutnya, selama masa pandemi ada edaran – edaran kementrian kesehatan. “Sehingga teman – teman medis serta pengusung jenazah tidak bertindak diluar ranah dasar hukum yang ada, jadi mari kita menghormati, kita diatur oleh negara,” lanjutnya.

Ia mengharapkan pemerintah juga giat mensosialisasikan edaran kemenkes yang baru. “Saya tangkap ada dua poin penting didalamnya yaitu jenazah boleh 1 x 24 jam kemudian yang kedua, bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum yang lain tetapi memenuhi standar protokol kesehatan, artinya keluarga tidak boleh mengusung jenazah seperti itu, bagaimana penghormatan kita terhadap orang yang sudah meninggal dengan berebutan ditengah jalan dan dimuat di pick up,” sesalnya.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah juga tegas untuk mensosialisasikan itu. “Kalau memang ada tempat pemakaman umum yang bisa disediakan keluarga tapi pengusung jenazah tidak diperbolehkan kepada keluarga, mungkin institusi yang ikut bertanggung jawab bisa mengamankan ini semua sehingga tidak terjadi perebutan jenazah seperti waktu yang lalu,” tambahnya.

Ia melanjutkan hal ini juga terjadi akibat diskriminasi kebijakan. “Tetapi itu mungkin satu diantara sekian yang menjadi perbandingan, kita ambil baiknya,” lanjut Walde.

Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat agar sementara tidak mengadakan acara – acara yang menimbulkan kerumunan. “Kalau kematian ya itu hal yang tidak direncanakan, namun kalau syukuran maupun acara lainnya, marilah kita menahan diri,” tutupnya.

laporan : yandry imelson

Baca Juga :   Meluruskan Isu Hoaks yang Menyesatkan Masyarakat
Baca Juga :   Diguyur Hujan, Sejumlah Ruas Jalan Tergenang

Komentar