OELAMASI – Setelah mengikuti temuan BPK, Kejari langsung gerak cepat dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari puluhan anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2019 – 2024 beserta ASN Sekwan. Hal ini terkait dengan perjalanan dinas, pemeliharaan mobil dinas serta belanja rutin yang dananya tak tanggung – tanggung, Rp 6,2 miliar.
Menelusuri hal tersebut, kupangterkini.com mencoba menghubungi beberapa anggota DPRD periode 2019 – 2024 baik yang aktif maupun tidak aktif (kalah dalam Pileg). Mulai dari Yohanis Mase, Dessy Ballo, Mesakh Mbura, Daud Ullu, August Maboy hingga yang terakhir ketua DPRD Daniel Taimenas.
Beberapa menanggapi dengan memberikan pernyataan melalui pesan singkat yakni, Mesakh Mbura, August Maboy, serta Daniel Taimenas. “Nanti adik ketemu pimpinan saja, ada ketua, wakil ketua dan anggota,” tulisnya.
Senada dengan Mesakh Mbura, August Maboy yang dikonfirmasi mengarahkan kepada pimpinan DPRD. “Kalau saya pribadi tidak komentar, karna saya siap mengikuti petunjuk atau arahan pihak yg berwewenang,” tulisnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Daniel Taimenas katakan mengarahkan mengonfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Kupang. Sedangkan beberapa anggotanya justru mengarahkan kepada pimpinan, hal ini seperti ada kejanggalan.
Ketika disinggung statusnya yang sebagai pimpinan DPRD, Dan cuma katakan tidak berkomentar dan diarahkan tanyakan kepada pengguna anggaran. “Minta maaf, saya tidak berkomentar tentang hal – hal keuangan, karena itu, minta langsung di pengguna anggaran atau Inspektorat, itu saja yg saya sampaikan,” tulisnya ketika dihubungi Jumat (28/3/25).
Sementara itu, Dessy Ballo yang dihubungi belum merespon terkait permasalahan tersebut hingga saat ini. Selanjutnya, Yohanis Mase juga tidak merespon kendati pesan telah terkirim dan dibaca olehnya.
laporan : yandry imelson
Komentar