Mikhael Feka : Hindari Intimidasi terhadap Korban, Bupati Yosef Lede Wajib Dinonaktifkan

KUPANG – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede ditanggapi berbagai pihak dengan beragam analisis. Terbaru, ahli hukum pidana, Dr. Mikhael Feka SH, MH juga memberikan tanggapannya dan menyatakan seharusnya Bupati dinonaktifkan sementara dari jabatan yang diemban.

“Laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang menyeret nama Bupati Kupang merupakan alarm keras bagi tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten Kupang maupun Nusa Tenggara Timur secara luas. Secara akademik, peristiwa ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan moralitas individu, melainkan fenomena struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa ekstrem antara pemegang otoritas tertinggi di daerah dengan seorang pencari kerja muda,” ungkapnya kepada kupangterkini.com, Selasa (17/11/26).

Menurut Mikhael, ketika kerentanan ekonomi dan harapan atas pekerjaan dieksploitasi di dalam ruang yang seharusnya menjadi simbol pengayoman publik, maka telah terjadi krisis ruang aman yang mencederai martabat birokrasi. “Secara yuridis, pola penyalahgunaan kedudukan dan pemanfaatan kerentanan korban dalam kasus ini sangat relevan dijerat dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Mikhael, terlapor merupakan pejabat publik dengan adanya dugaan perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, ancaman pidana tersebut wajib diperberat dengan penambahan sepertiga hukuman sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS. “Selain itu, aparat penegak hukum harus mengawal ketat penerapan Pasal 23 UU TPKS yang menutup rapat celah penyelesaian perkara di luar proses peradilan maupun upaya damai secara kekeluargaan, sekaligus membuka ruang pelapisan Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional/UU Nomor 1 Tahun 2023) apabila penyidikan membuktikan unsur dugaan perkosaan serta sangat terbuka diterapkan UU TPPO,” urainya.

“Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi NTT harus segera mengambil langkah administratif berupa penonaktifan sementara guna mencegah potensi intimidasi terhadap korban maupun saksi, menutup celah penghilangan barang bukti, serta menjamin objektivitas penyidikan di Polda NTT. Di saat yang sama, negara wajib memprioritaskan pemulihan psikologis korban serta pemenuhan hak restitusi melalui pendampingan intensif dari UPTD PPA dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar korban terlindungi dari tekanan sosial maupun reviktimisasi. Perkara ini menjadi ujian nyata bagi tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum di Bumi Flobamora, di mana publik dan pers memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawalnya hingga tuntas,” tandasnya.

Kronologi kejadian dugaan kekerasan seksual itu diduga terjadi pada Rabu (11/11) sekitar pukul 20.00 Wita, lalu dilaporkan korban beserta ibunya ke SPKT Polda NTT pada Kamis (12/11) . Korban berinisial RWM awalnya diajak perempuan berinisial EK ke rumah jabatan Bupati dengan iming‑iming tawaran pekerjaan .

Sesampainya di lokasi, EK diminta keluar sehingga korban berada berdua saja dengan Yosef Lede di dalam rumah dinas, lalu korban mengaku diperlakukan dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali .

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT, korban menyebut setelah kejadian terdapat uang sebesar Rp3 juta diletakkan di tas korban, yang kemudian diambil oleh pihak berinisial EK disertai tekanan agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut.

laporan : yandry imelson