oleh

Kader Posyandu Pertanyakan Dana Oprasional

KUPANG – Anggota DPRD kota Kupang mulai menjalankan reses tahap pertana tahun 2021 – 2022 guna menyerap serta menampung aspirasi masyarakat. Theodora Ewalde Taek, ketua fraksi PKB DPRD kota Kupang mengadakan resesnya bersama kader posyandu kelurahan Lasiana.

Pantauan kupangterkini.com Kamis (18/11/21) kegiatan yang berlangsung di hotel Neo tersebut mulai pukul 10.30 Wita. Dalam sesi diskusi, kader posyandu yang diberikan kesempatan memberikan aspirasi menekankan pada dana operasional posyandu.

Rosdiana Komaniran, kader posyandu kelurahan lasiana mempertanyakan anggaran yang dialokasikan untuk posyandu. “Dana posyandu tahun anggaran 2021 kami belum terima di posyandu, saya juga mau menanyakan apakah dana bagi posyandu itu sudah tersendiri atau ada pemotongan – pemotongan lagi untuk dana Covid – 19,” ucapnya.

Berikutnya, Rosdiana juga menyinggung terkait bantuan Seroja yang hingga saat ini belum ada kejelasannya. “Dana seroja itu ada atau tidak, kita yang terdampak ini belum terima satu apapun,” tandasnya.

Selanjutnya, ketua posyandu lansia, Paulus bria juga menanyakan kepastian dana oprasional posyandu. “Sampai saat ini belum ada realisasi, selain itu besaran dana posyandu itu berapa,” ujarnya.

Paulus juga melanjutkan dengan sekali lagi mempertanyakan terkait dana Seroja yang belum ada kejelasan. “Sampai dengan saat ini laporannya sudah masuk ke BPBD jawabannya sampai sekarang belum ada,” pungkasnya.

Selanjutnya, kader posyandu Cendawan III, Marce mempertanyakan terkait stunting dan gizi buruk. “Kalau bisa lebih diperhatikan serta dananya dianggarkan sehingga stunting dan gizi buruk dapat diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Berikutnya, menanggapi pertanyaan serta aspirasi para kader posyandu tersebut, Theodora Ewalde Taek menyatakan bahwa ia tidak akan diam terkait dengan Seroja, hingga sudah disampaikan dalam sidang maupun pemandangan umum fraksi. “Informasi yang kami himpun dari BPBD bahwa, dana tunggu hunian untuk 733 rumah itu bulan Mei hingga Juli sudah cair, per bulannya Rp 500.000,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa sebanyak 733 rumah yang masuk dalam daftar tersebut dipastikan anggarannya ada. “Tapi persoalannya adalah seroja hampir menemui ulang tahun, kemudian musim hujan juga sudah tiba, masyarakat tentu berharap pada bantuan yang sudah didata oleh pemerintah,” ucapnya.

Walde juga melanjutkan bahwa BPBD sudah melakukan konsultasi ke tingkat pusat. “Inikan anggarannya dari pusat untuk bantuan bedah Seroja, karena waktu itu ditetapkan sebagai bencana nasional dan sedang dalam masa pemulihan berlaku enam bulan hingga satu tahun,” tambahnya.

Berikutnya, Walde mengatakan terkait stunting, gizi buruk, demam berdarah yang cukup tinggi, ia mengatakan bahwa PKK harus hadir dalam setiap persoalan masyarakat. “Terutama yang berkaitan dengan ibu – ibu dan para kader dengan tugas dan fungsinya masing – masing,” pungkasnya.

laporan : yandry imelson

Baca Juga :   Pemerintah Siapkan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah
Baca Juga :   Wawali Minta Penerima DTH Berdo’a untuk Negara

Komentar

Berita Terbaru