KUPANG – Selain fraksi Gerindra, partai kebangkitan bangsa (PKB) DPRD kota Kupang juga membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2020. Partai dengan slogan maju tak gentar membela yang benar itu juga tidak lupa memberikan apresiasi terhadap pemerintah atas capaian WTP.
Namun, fraksi juga berpesan bahwa, hal tersebut semoga tidak meninabobokan pemerintah karena pemeriksaan yang dilakukan hanya administrasi keuangan. Sehingga bukan menjadi jaminan bebas korupsi, apalagi catatan tentang aset belum lengkap.
Saat kupangterkini.com Senin (14/6/22) memantau jalannya pembacaan pandangan umun tersebut, fraksi PKB juga menekankan beberapa poin minus pemerintah diantaranya, gizi buruk, target pada RPJMD 1,2% namun fakta memilukan tahun 2020 7,9%. Mereka meminta agar penanganan gizi buruk menjadi perhatian serius pemerintah.
Apalagi wabah covid – 19 dan hantaman badai siklon seroja berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya menyebabkan turunnya derajat kesehatan pada ibu hamil dan bayi.
Selanjutnya, terkait anggaran penanganan covid – 19 yang fantastis, pada dinas kesehatan. Namun fakta dilapangan menunjukkan ujung tombak pemantauan satuan tugas tingkat kelurahan jauh dari sentuhan penganggaran.
Fraksi juga mendapati sejak bertambahnya pasien terkonfirmasi, dinas kesehatan melalui fasilitas kesehatan di tingkat masyarakat tidak hadir untuk memberi perhatian yang maksimal. Juga terkait adanya sumbangan pihak swasta/donatur melalui pemerintah saat mewabahnya covid – 19, fraksi meminta penjelasan besaran bantuan yang diterima serta sasaran dirtribusinya.
Berikutnya, realisasi lampu penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2020 sebanyak 1851 unit melampaui target RPJMD 200 unit. Sehingga fraksi berpendapat telah terjadi pemborosan anggaran yang berlipat ganda pada kegiatan tersebut.
Serta meminta penjelasan pemerintah terkait selisih jumlah lampu, sebanyak 1851 titik pada nota pengantar namun pada realisasi yang didalami pansus terdapat 1861 unit. Fraksi juga meminta pemerintah memastikan kualitas lampu dan tiang, sehingga usia pakainya terjaga.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil diskusi dengan bank NTT saat pansus, fraksi mendapatkan informasi bahwa, lewat CSR bank NTT telah menyumbang 5000 lembar seng serta 100 kilogram paku. Fraksi berharap bantuan tersebut telah sampai ketangan warga yang membutuhkan.
Juga terkait maraknya ujaran kebencian pada media sosial, fitnah, bully dan berita – berita hoax yang meresahkan di kota ber – icon smart city ini. Fraksi mempertanyakan upaya – upaya apa yang dilakukan pemerintah guna meredam situasi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, fraksi PKB menyatakan menerima pengajuan rancangan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelajsanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
laporan : yandry imelson
Komentar