Pansus DPRD Temukan Banyak Kejanggalan

Berita Kota1066 Dilihat

KUPANG – Kegiatan uji petik pansus DPRD kota Kupang yang berlangsung selama dua hari telah ditutup Kamis (10/6) malam sekitar pukul 21.00 Wita. Hari ini, digelar sidang laporan pansus tentang pembahasan catatan/rekomendasi terhadap LKPJ walikota Kupang tahun anggaran 2020.

Ada 17 butir rekomendasi pansus yang dibacakan dalam sidang oleh anggota pansus, Diana Bire. Ada beberapa poin penting yang sangat disorot dan tertuang didalam rekomendasi tersebut.

Pantauan kupangterkini.com Jumat (11/6/21) pansus menyorot badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kota Kupang (BKP2D). Poin peningnya yaitu, terkait penambahan 186 tenaga pegawai tidak tetap (PTT) pada tahun 2021 tidak melalui mekanisme penganggaran.

Berikutnya, terhadap dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Kupang, dimana tim uji petik menemukan banyak tiang lampu jalan yang tumbang dan patah akibat badai seroja namun tidak menjadi perhatian pemerintah.

Juga terkait dengan pengadaan lampu jalan tahun anggaran 2020, pansus meragukan kualitas dan mutu tiang lampu jalan. Oleh karena itu, panitia merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukan audit internal inspektorat daerah terkait kewajaran harga, mutu dan kualitas lampu jalan tersebut.

Baca Juga :   Muncul Dugaan Keterlibatan Istri Randy, Saat menghabisi Ibu dan Anak

Pansus juga menemukan lampu hias maupun lampu penerangan jalan dibiarkan tidak terawat. Tempat penyimpanan lampu – lampu tersebut sangat memprihatinkan dan dibiarkan terlantar oleh pemerintah, padahal dibelanjakan dengan biaya yang fantastis (miliaran rupiah).

Berikutnya, kegiatan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terdapat 42 unit rumah yang tidak pernah dibahas di tingkat DPRD mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Sehingga pembangunan rumah tersebut tidak ada petunjuk teknis dan siapa yang berhak menerima bantuan rumah tersebut. Sesuai hasil uji petik di beberapa lokasi pembangunan bedah rumah bantuan yang harganya bervariasi mulai dari Rp 80 juta, 60 dan 40 juta ditemukan bahwa, mekanisme penganggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan tidak menunjukkan asas keadilan serta kewajaran dalam besaran anggaran dan kualitas pekerjaan.

Baca Juga :   African Swine Virus Serang Ternak di Kota Kupang

Berikutnya badan penanggulangan bencana daerah kota Kupang (BPBD) terkait pengadaan tandon. Kunjungan di lapangan tidak ditemukan tandon air pada lokasi penerima bantuan di kelurahan Oetete, tepatnya di rumah pribadi sekda kota Kupang.

Terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu, dinas kesehatan kota Kupang. Pansus menilai penanganan covid – 19 yang dilakukan belum optimal. Padahal telah menelan anggaran yang sangat fantastis.

laporan : yandry imelson

Baca Juga :   Dirundung Teman, Kepala Pecah, Lapor Polisi
Baca Juga :   Lagi, Upah Pengusung Jenazah Covid - 19 Belum Dibayarkan

Komentar