KUPANG – Kerumunan warga yang terjadi di Poltekkes kemenkes Kupang membuat polemik. Banyak warga yang berpendapat dengan kerumunan yang terjadi bisa menimbulkan klaster baru.
Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas (plt) kepala satuan polisi pamong praja kota Kupang, Bernadinus Mere menyatakan kepada kupangterkini.com Kamis (15/7/21) bahwa, kemungkinan yang terjadi karena kelemahan koordinasi.
“Dari poltekkes tidak memberikan informasi kepada kelurahan, pol PP maupun satgas sehingga keadaan menjadi seperti itu, jelasnya.
Lanjutnya, ditambah lagi dengan informasi yang simpang siur. “Informasi dimasyarakat yang beredar kuota vaksin sebanyak 750, sedangkan yang benar 250 dosis akibatnya masyarakat datang begitu banyak,” lanjut Bernadinus.
Ia melanjutkan bahwa, hal tersebut juga berhubungan dengan peraturan kementrian perhubungan dimana setiap perjalanan wajib memakai sertifikat vaksin akhirnya orang merasa ini penting.
“Jadi kedepan kita ingin supaya setiap lembaga baik swasta maupun pemerintah yang ingin melaksanakan vaksinasi harus dikoordinasikan secara baik dengan pemerintah setempat, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, kedepan pihak pol pp akan bekerja sama dengan dinas kesehatan maupun instansi lain yang ingin melakukan vaksinasi harus berkoordinasi. “Sehingga tidak terjadi kerumunan dan bahkan klaster baru,” ujarnya.
Terakhir, pesan Bernadinus berpesan kepada instansi maupun lembaga yang ingin melakukan vaksin gratis dimohon agar berkoordinasi sehingga bisa diturunkan tim untuk membantu prosesnya.
“Kalau untuk masyarakat saya harapkan untuk mengerti, jika ada proses vaksinasi dimohon jangan mengabaikan protokol kesehatan,” tandasnya.
laporan : yandry imelson
Komentar