KUPANG – Sidang paripurna 16 yang dilangsungkan hari ini (21/6) akhirnya dihadiri pihak pemerintah, dalam hal ini wakil walikota Kupang. Agenda persidangan yaitu, pembacaan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap nota pengantar atas rancangan perda terhadap pertanggungjawaban APBD kota Kupang tahun 2020.
Namun, sebelum tanggapan pemerintah tersebut dibacakan, Adrianus Talli, ketua fraksi PDIP menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang tidak hadir dalam sidang paripurna 14 (15/6) lalu. “Sebagai ketua fraksi saya sangat menyayangkan hal ini,” tegasnya.
Pantauan kupangterkini.com di ruang sidang Senin (21/6/21) Adi melanjutkan bahwa, sebenarnya pemerintah tidak memahami secara baik, secara benar makna hakekat dari kemitraan. “Kalau seandainya pemerintah memahami secara benar, makna hakiki daripada arti kemitraan tentang penyelenggara pemerintah maka paripurna 14 itu tidak batal,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan koordinasi walikota dan wakil walikota tidak jalan. “Bisa juga diartikan bahwa hubungan antara walikota dan wakilnya sudah tidak lagi harmonis, dihari akhir masa jabatan ini,” ucapnya bertanya – tanya.
Sekali lagi Ady menegaskan, komunikasi antara walikota serta wakilnya harus jalan. “Sehingga kalau walikota tidak berkesempatan, wakil harus hadir,” tegasnya.
Ia mengatakan jika hubungan kedua kepala daerah tersebut tidak harmonis lagi maka, kalau besok wakil walikota tidak hadir maka paripurna jidak berjalan lagi. “Kita punya semangat, kita bicara martabat lembaga ini, tidak bicara individu, ketika mitra kita tidak datang artinya kita sudah tidak dihargai lagi,” tambahnya.
Ia menyatakan sungguh sangat disayangkan, karena perubahan anggaran, pertanggungjawaban anggaran sesuatu yang sangat penting uang sudah digunakan. “Tetapi apakah penggunaan anggaran itu benar atau tidak, itu catatan pentingnya,” lanjutnya berapi api.
Ady juga sempat mengingatkan pimpinan sidang bahwa, harus menjaga martabat lembaga DPRD. “Pemerintah kota Kupang ini bukan segala – galanya, masih ada pemerintah provinsi, masih ada pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa, fraksi PDID perjuangan siap bersidang, dengan catatan persoalan terdahulu tidak lagi terjadi. “Harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah, untuk kita selesaikan persidangan ini, kita akan memasuki perubahan anggaran dan anggaran murni,” tegas Ady.
Dalam kesempatan tersebut, Ady juga menyentil Sekda, ia mengomentari ketidakhadiran dari Sekda. “Saya pikir sekda harus ada jangan berkelit dengan alasan – alasan bahwa ada kegiatan, simpan dulu kegiatan itu, sidang ini penting,” tandasnya.
laporan : yandry imelson
Komentar