KUPANG – Berbagai dinamika terjadi dalam sidang III tahun 2022 DPRD kota Kupang. Dari sekian banyak dinamika yang terjadi itu, ada empat masalah yang menjadi perhatian serius.
Mulai dari dana CSR Pemkot Ambon dan Indomaret yang dipertanyakan DPRD kepada pemerintah. Masalah pemilihan calon Dirut PDAM serta masalah PTT yang carut – marut.
Mengomentari hal tersebut, ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung yang ditemui kupangterkini.com menyatakan bahwa dana CSR itu berkembang dalam pembahasan kebijakan perubahan anggaran. “Pemerintah Ambon pernah memberikan uang senilai Rp 150 juta untuk masyarakat yang kena dampak seroja,” jelasnya Jumat (30/9/22).
Tambah Yuven, dana tersebut ketika dipertanyakan oleh anggota dewan kepada pemerintah dijawab dengan tidak tau. “Mereka tidak tau mulai dari Sekda, Asisten dan kabag keuangan, bukan hanya Rp 150 juta bahkan Indomaret senilai Rp 380 juta yang peruntukannya untuk perbaikan lampu,” ungkapnya.
Menurutnya, uang tersebut didapat pemerintah untuk masyarakat kota Kupang yang terkena dampak badai seroja. “Sekelas Sekda saja tidak tau, lantas aras jawaban pemerintah inilah maka uang ini hilang jejak,” cibirnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam bentuk sumbangan apapun maka harus tercatat dalam kas daerah. “Karena ini bukan sumbangan untuk pribadi,” tandasnya.
Selanjutnya, Yuven juga membahas tentang permasalahan carut – marutnya PDAM kota Kupang. “Kita tau bahwa direkturnya sedang bermasalah dan pemerintah sedang melakukan proses seleksi yang sedang berjalan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa seharusnya proses tersebut dapat menyelesaikan masalah pada PDAM yang kedepan manajemennya menjadi lebih baik. “Oleh karena itu maka proses seleksinya tidak boleh gegabah, tidak boleh asal – asalan dan terburu – buru,” katanya.
Ketika digali lebih jauh, ternyata proses pengumuman seleksi cuman dua hari saja. “Yang daftar cuma tiga orang, dugaan saya ini telah disiapkan orang – orang tertentu dan yang uniknya dari ketiga calon tersebut tidak ada satupun yang basicnya paham tentang ruang lingkup PDAM itu sendiri,” sesalnya.
Jadi, menurutnya proses pencalonan dirut PDAM itu harusnya mempunyai kompetensi pada bidang tersebut. “Karena ini teknis sekali jadi memerlukan figur direktur yang memang punya kompetensi di bidang PDAM, karena itu kami meragukan tiga calon ini dengan proses yang sangat singkat,” tambahnya.
Berikutnya, Yuven juga menyentil terkait pegawai tidak tetap yang bekerja pada lingkup pemerintah kota Kupang. Dimana ada PTT yang lewat media sosialnya mengumbar – umbar aurat serta mengikuti demo partai politik.
“Sangat tidak elok ada PTT yang adalah wajah pemerintah lalu tampil dengan konten yang meresahkan. Saya kira ini layak diberhentikan PTT ini, jangan – jangan dia tidak sibuk bekerja bagi pemerintah buat masyarakat tapi sibuk membuat konten.
Juga yang demo politik, saya baru ingat juga ada yang di Jakarta, kadang dia ikut demo terkadang ikut caleg. Kita harus akui bahwa ini tata kelola pemerintahan yang buruk, tapi penjabat (plt walikota) mengatakan bahwa dia akan memperbaiki itu dan kami optimis akan ada perubahan,” tutupnya.
laporan : yandry imelson
Komentar