Pada prinsipnya, program – program pemerintah ditujukan guna kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini jauh dari apa yang terjadi pada dinas pertanian Kabupaten Kupang, asas manfaat dari program yang digaungkan dirasa jauh panggang dari api.
Bukannya untuk sejahterakan masyarakat, namun hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Hal ini tercermin mulai dari masalah anakan pisang Cavendis di desa Manusak, beras Opa Taklale di Babau serta beras Laharoi di desa Tanah Putih.
Semuanya bermasalah serta tidak ada asas manfaat bagi masyarakat. Belum lagi alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada dinas pertanian yang tidak jelas distribusinya, baik penerima serta diberikan kemana tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut.
Kadis Pertanian Kabupaten Kupang, Amin Juariah yang dikonfirmasi kupangterkini.com enggan memberikan komentar dan terkesan menghindar. Walaupun cuma diminta keterangan tidak melebihi lima menit, Amin Juariah terkesan menolak seraya mengusir secara halus awak media ini. “Saya no komen, pusing, sedang tidak semangat,” ucapnyi.
Padahal sebelum ditemui, ia baru saja bertemu tamu dari Kementa dan sempat bersenda gurau bahkan sangat semangat. Namun ketika disinggung Beras Opa Taklale, Beras Laharoi, Pisang Cavendis serta Alsintan ia diam tanpa kata.
Sementara itu, beberapa petani kelurahan Babau yang ditemui mempertanyakan keberadaan penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang tidak pernah kelihatan. “Kelihatan (PPL) waktu Menteri Pertanian datang ke komplek persawahan di kelurahan Babau waktu itu, selain itu tidak pernah terlihat,” celetuk salah seorang petani.
Hal ini, tentunya menjadi contoh buruk bagi pembangunan Kabupaten Kupang. Apalagi berkaca pada program ambisius Bupati Kupang, Yosef Lede dengan tagline menuju Kabupaten Kupang Emas maka permasalahan pada dinas pertanian pastinya dapat mempengaruhinya.
laporan : yandry imelson
Komentar