Kasus TPKS yang Menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede Naik Tahap Penyidikan

KUPANG – Tim Joint Investigasi Polda NTT resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) berdasarkan LP‑B/404/XI/2026/SPKT Polda NTT tanggal 12 November 2026 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan . Perkara ini melibatkan korban berinisial RWM serta terlapor Bupati Kupang, Yosef Lede.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Candra menyatakan komunikasi publik diarahkan agar masyarakat percaya pada proses hukum dan fokus terhadap fakta‑fakta perkara. “Penyidikan tetap berpedoman pada profesionalisme, transparansi, akuntabilitas serta penyelidikan ilmiah guna menemukan kebenaran materiil peristiwa tersebut,” ucapnya kepada awak media, Kamis (19/11/26).

Penyidik menggunakan konsep segitiga pembuktian meliputi pemeriksaan TKP, pengumpulan barang bukti serta alat‑alat bukti pendukung kasus. “Hingga gelar perkara khusus tanggal 19 November pukul 16.00 Wita, tim penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan menambah 5 saksi baru untuk memperkuat berkas perkara,” tambahnya.

“Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga mengandalkan hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, keterangan ahli psikologis‑medis serta ahli pidana untuk menentukan kualifikasi tindak pidana. Pasal yang dicantumkan dalam perkara ini meliputi Pasal 6 huruf c junto Pasal 15A1 huruf d Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TP KS serta Pasal 473 ayat 1 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” urai Kombes Henry.

Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, kerentanan, ketimpangan kedudukan atau pertarungan kekuasaan terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penetapan kualifikasi pasal ini masih dapat berubah seiring lengkapnya alat bukti dan hasil pemeriksaan seluruh saksi serta korban .

Polda NTT menegaskan tetap mematuhi Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan Bareskrim dalam menjalankan penyidikan terhadap pejabat publik tersebut. Pihak kepolisian berkomitmen tidak ada pengistimewaan kedudukan, sehingga kasus ini tetap diusut secara objektif sesuai hukum yang berlaku.

laporan : yandry imelson