KUPANG – Perkembangan penyelidikan kasus akun TikTok Lika Liku NTT semakin membuka fakta mengejutkan. Seiring pemeriksaan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda NTT terhadap sejumlah oknum dari kalangan penegak hukum dan legislatif.
Sebagai Kuasa Hukum Yupiter Selan, Fransisco Bernando Bessi SH, MH sampaikan bahwa, penyidik telah memanggil dan memeriksa oknum-oknum tersebut. “Ada pemeriksaan pada oknum jaksa aktif, oknum pengacara aktif, hingga oknum anggota DPRD Kota Kupang aktif terkait keterlibatan dalam jaringan di balik akun yang kerap menyebarkan konten negatif, fitnah dan dugaan pemerasan ini,” ungkapnya kepada kupangterkini.com Kams (6/8/26) melalui pesan singkat.
Menurutnya, Kasus ini dinilai sangat meresahkan masyarakat luas sekaligus mencoreng martabat institusi yang diemban para pihak yang dipanggil. Karena secara tidak langsung nama lembaga pun ikut terbawa dampak buruk dari perilaku oknum yang diduga terlibat.
“Penyidik Krimsus Polda NTT pasti sudah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup kuat hingga dapat memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Tidak mungkin pihak-pihak ini dipanggil jika tidak ada jejak keterlibatan nyata dalam perkara ini,” tegas Sisco.
“Perlu diingat, hingga kini telah tercatat sebanyak 14 Laporan Polisi yang masuk terkait aksi akun Lika Liku NTT dan jaringannya. Hal ini menguatkan dugaan kuat bahwa yang terjadi bukanlah tindakan perorangan, melainkan sebuah jaringan kerja sistematis yang bersembunyi di balik akun media sosial palsu,” tambahnya.
Lanjut Sisco, tujuan utamanya, menyebarkan kebencian, fitnah kejam, bahkan melakukan pemerasan terhadap warga dengan iming-iming akan menurunkan konten buruk jika memenuhi permintaan pihak pengelola akun. “Dugaan keterlibatan oknum yang seharusnya menjaga hukum dan keadilan justru menjadi bagian dari jaringan ini menjadi hal yang paling memprihatinkan,” sesalnya.
Dengan banyaknya laporan yang masuk diharapkan membuat proses hukum berjalan terang benderang mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Mulai oknum jaksa, pengacara, anggota dewan yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
laporan : yandry imelson