KUPANG — Suasana mencekam ketika sejumlah anggota kepolisian mendatangi rumah Eka di Kelurahan Tuak Daun Merah sekitar pukul 03.00 Wita. Kedatangan polisi ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, yang kini sudah masuk tahap penyidikan.
Kini, cara polisi melakukan penggeledahan tersebut dipersoalkan oleh pihak keluarga. Menurut keterangan Popi, anggota keluarga Eka, polisi diduga melompati pagar rumah, lalu menggedor pintu dan jendela sambil berteriak salam pada pukul 03.00 dini hari. “Saat itu kami takut. Kami lihat dari jendela ternyata ada polisi. Mereka pakai mobil warna oranye. Polisi banyak, kemudian mereka lompat pagar, masuk, lalu gedor-gedor pintu dan kaca jendela sambil berteriak, ‘Selamat pagi! Selamat pagi!'” ungkap Popi kepada kupangterkini.com, Minggu (22/11/26).

Situasi itu membuat penghuni rumah panik. Anak EK yang berusia 17 tahun, menangis histeris. “Kami ketakutan. Adik Nona sudah menangis histeris. Saya juga takut, panik, dan ikut menangis,” tuturnya.
Poppy kemudian menghubungi kerabat untuk minta bantuan, dan setelah kerabat tiba, polisi baru masuk ke dalam rumah bersama mereka. “Sekitar lima anggota polisi memeriksa ruangan dan ponsel adik, namun tidak ada barang yang dibawa keluar,” tambahnya.
Saksi menyebut polisi bertujuan melakukan pengambilan sepeda motor milik Eka sebagai barang bukti. Surat perintah penggeledahan memang ada, namun kerabat yang hadir tidak menandatanganinya dan disaksikan ketua RT.
Eka selaku orang tua menyatakan tidak menerima cara-cara tersebut. Anaknya yang masih sekolah dan sedang menghadapi ujian, kini takut pulang ke rumah dan tinggal sementara di rumah neneknya.
“Sebagai orang tua, saya tidak terima dengan cara-cara seperti itu. Anak saya masih di bawah umur, masih sekolah. Dia ketakutan sampai hari ini. Sampai hari ini dia masih merasa takut dan tidak mau pulang ke rumah,” ungkapnya.
Kuasa hukum Eka, Advokat Marthen Dillak SH, MH, menegaskan penggeledahan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Penggeledahan itu memiliki mekanisme dan prosedur, hal yang sangat penting adalah harus ada izin. Kemudian juga harus disaksikan minimal dua orang dan ada aparat desa atau RT. Setelah penggeledahan harus ada berita acara dan buktinya diserahkan kepada para saksi,” jelas Marthen.
Ia tidak menolak proses hukum berjalan, namun menegaskan prosedur tidak boleh diabaikan. “Kami selaku penasihat hukum mendukung agar proses ini dilaksanakan secara hukum. Tetapi tidak boleh menyalahi aturan-aturan hukum. Karena di sana ada hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara,” ujarnya. Pihaknya meminta perhatian serius dari Kementerian HAM hingga Presiden terkait hal ini.
Hingga saat ini, hal yang dipersoalkan bukan hanya kedatangan polisi dini hari itu, melainkan juga cara pelaksanaan penggeledahan dan dampak psikologis yang dialami anak berusia 17 tahun tersebut. Keluarga berharap hak-hak mereka tetap dihormati di tengah berjalannya proses penyidikan.
laporan : yandry imelson
