KUPANG – Polda NTT melalui Ditres PPA-PPO melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut dilaksanakan mulai pukul 13.20 hingga 14.50 Wita.
Penyerahan Tahap II ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan tersangka Domelth Galio Landa. Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh Kanit 1 Subdit 1 Ditres PPA-PPO Polda NTT, AKP Fridinari D. Kameo bersama dua personel yakni, Brigpol Yunita Ifalo Oematan dan Bripda Jermy Filmon Hendrik.
Informasi yang diterima kupangterkini.com Selasa (10/11/26) menyatakan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Lampiran I Nomor Urut 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, subsidair Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Lampiran I Nomor Urut 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor: B-5973/N.3.4/Etl.1/10/2026 tanggal 26 Oktober 2026, perihal pemberitahuan bahwa penyidikan terhadap tersangka Domelth Galio Landa telah dinyatakan lengkap.
Proses penanganan perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/124/VI/2025/SPKT/POLDA NTT tanggal 18 Juni 2025. Selanjutnya, penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/431/VII/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2025 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/86/VII/2025/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2025.
Setelah seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, penyidik kemudian menindaklanjutinya dengan Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor: B/1072/XI/2026/Ditresppappo tanggal 3 November 2026, sebagai dasar pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bagian penting dari rangkaian proses penegakan hukum. Ini sekaligus menunjukkan komitmen Polda NTT dalam menangani setiap perkara tindak pidana secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menuntaskan penanganan perkara hingga ke tahap selanjutnya. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, berdasarkan alat bukti yang sah, serta tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan kepastian hukum,” ungkap Kabidhumas.
Lebih lanjut, Kapolda NTT juga menegaskan bahwa penanganan perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi perhatian serius Polri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan, mengintimidasi, maupun melanggar hak dan martabat orang lain.
“Polda NTT mengimbau masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media digital, menjaga privasi, serta tidak melakukan penyebaran maupun penyalahgunaan konten elektronik yang dapat merugikan orang lain. Apabila mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melapor kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ini, penanganan perkara tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Polda NTT menegaskan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana kekerasan seksual.
laporan : yandry imelson